SUKABUMITREN.COM - Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi pada Rabu, 29 Oktober 2025, menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Sukabumi. Aksi unjuk rasa ini diberi tajuk “Perayaan Mati Rasa”, sebagai bentuk sindiran kepada Walikota Sukabumi, Ayep Zaki, dan Wakil Walikota, Bobby Maulana.
Ketua PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, mengatakan, pasangan Ayep Zaki-Bobby Maulana saat terpilih telah menetapkan visi membawa Kota Sukabumi ke arah masyarakat yang inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis. Visi itu disertai dengan 19 program unggulan, sebagaimana diperkenalkan saat kampanye pasangan ini.
“Perayaan Mati Rasa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi terhadap masyarakat Kota Sukabumi adalah kritik PMII atas kinerja Ayep Zaki dan Bobby Maulana. Kami mendesak evaluasi substantif terhadap arah kebijakan, efektivitas program, dan konsistensi visi-misi dengan realitas sosial ekonomi masyarakat Kota Sukabumi,” tutur Bahrul.
Dalam unjuk rasa ini, PMII ungkapkan kritik terhadap Walikota Sukabumi, Ayep Zaki, dan Wakil Walikota, Bobby Maulana
Bahrul menilai, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi pada periode pasangan ini, tidak memperlihatkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan tanggung-jawab. Keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) juga dinilai Bahrul sebagai upaya normalisasi rangkap jabatan.
Baca juga: Kajati Jabar Lantik 25 Pejabat Baru, Agustinus Hanung Widyatmaka Menjadi Kajari Kabupaten Sukabumi
"Ini menjadi bentuk degradasi moral dan etika pemerintah di hadapan masyarakat Kota Sukabumi. Ditambah lagi, ada rotasi dan mutasi pejabat tinggi eselon II yang memperkenalkan sistem seleksi terbuka, sementara tidak dilakukan meritokrasi. Lalu, ada klaim-klaim keberhasilan, tapi tanpa berdampak ke publik. Itu sama saja omong kosong,” urai Bahrul.
PMII Kota Sukabumi kemudian juga menyoroti hubungan eksekutif dan legislatif daerah yang belum berjalan dengan semangat sinergi demokratis. Sebaliknya, malah dibuat konflik kebijakan dan indikasi konflik kepentingan. Bahrul mengatakan, beberapa kebijakan diambil tanpa melalui proses deliberasi publik yang cukup, sementara partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas.
PMII juga soroti hubungan eksekutif dan legislatif yang belum berjalan demokratis
Bahrul mendesak Ayep Zaki, Bobby Maulana, beserta jajaran perangkat daerah melakukan tata kelola birokrasi secara fundamental. Jika tidak ada perbaikan sistemik dalam dua tahun ke depan, Bahrul khawatir, Kota Sukabumi menghadapi risiko stagnasi pembangunan daerah.
Bahrul pun mendesak Pemerintah Kota Sukabumi menghentikan praktik korupsi kolusi nepotisme (KKN) dan rangkap jabatan di seluruh lini birokrasi. Lalu, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengangkatan THL/TKS/Honorer yang menyalahi aturan dan berbau nepotisme. Bahrul juga menuntut peningkatan mutu pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan perekonomian yang tidak membebani masyarakat.
"Kami mendesak DPRD Kota Sukabumi untuk serius menuntaskan Panja TKPP dan Panja Wakaf, serta membuka hasilnya secara publik. Kami tidak akan berhenti bersuara, selama kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, bukan untuk kepentingan rakyat,” tegas Bahrul. (*)
