SUKABUMITREN.COM - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) pada Jumat, 31 Oktober 2025, menghelat acara simposium “Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran” di Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rawamangun, Jakarta Timur. Digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Sumpah Pemuda ke-97 pada 2025 ini, tema simposium itu adalah “Catatan Kritis DPP GMNI terhadap Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”.
Hadir sebagai pembicara dan keynote speaker dalam simposium ini, Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar. Hadir pula sebagai pembicara, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Arif Nur Alam, dan pengamat sosial, Rocky Gerung.
Tema simposium adalah “Catatan Kritis DPP GMNI terhadap Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”
Dalam simposium ini, salah satu topik yang paling dikritisi para pembicara adalah mengenai kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Arif Nur Alam mengungkapkan, pada tahun pertama pelaksanaan MBG tahun 2025, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penggunaan anggaran MBG baru mencapai Rp 13 triliun, dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 71 triliun.
Anggaran ini, menurut Arif, diharapkan meningkat dalam APBN 2026, untuk memperluas cakupan penerima MBG hingga mencapai jumlah 82,9 juta orang. Namun, rendahnya serapan dan kesiapan di lapangan menunjukkan, bahwa transisi kelembagaan dan mekanisme distribusi MBG belumlah matang.
“Sementara, anggaran APBN tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan empat kali lipat, yakni sekitar Rp 335 triliun,” kata Arif.
Arif juga menilai, penempatan MBG di dalam fungsi pendidikan merupakan keputusan politik anggaran, yang secara konstitusional berpotensi menabrak anggaran pendidikan.
Direktur Eksekutif IBC menilai, penempatan MBG di fungsi pendidikan berpotensi menabrak anggaran pendidikan
Penilaian Arif itu dibenarkan Rocky Gerung. Rocky menilai, kebijakan MBG itu dilaksanakan dengan mengurangi anggaran sektor lain, seperti pendidikan, yang semestinya menjadi prioritas pemerintah.
“Siapa pun presidennya, harusnya mengutamakan itu (pendidikan). Tapi, 20 persen dari anggaran pendidikan malah dialihkan untuk kebijakan makan itu, yang akhirnya bermasalah,” ujar Rocky.
Rocky Gerung mengatakan, siapa pun presidennya, seharusnya mengutamakan pendidikan
Baca juga: Kajati Jabar Lantik 25 Pejabat Baru, Agustinus Hanung Widyatmaka Menjadi Kajari Kabupaten Sukabumi
Simposium ini dilaksanakan DPP GMNI sebagai ruang dialektika, untuk meneguhkan peran kaum muda Marhaenis dalam mengawal jalannya pemerintahan, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melalui simposium ini, DPP GMNI mengajak seluruh kaum muda Marhaenis untuk menyalakan kembali api intelektual dan semangat kebangsaan dalam menilai arah perjalanan negeri. (*)
